Network
Rembang Bicara – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kerumunan saat ia berkunjung di Maumere, NTT.
Pihak yang melaporkan Jokowi adalah Gerakan Pemuda Islam (GPI) karena dianggap melanggar aturan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstutusi (MK), Jimly Asshiddiqie turut angkat bicara.
Jimly justru merasa sedih GPI melaporkan kasus Jokowi ke Bareskrim Polri.
Hal tersebut disampaikan Jimly Asshiddiqie melalui cuitan di media sosial Twitter pribadinya pada Minggu, 28 Februari 2021.
Baca Juga: Tanggapi SBY, Ali Mochtar Ngabalin Sebut Siap Perang Kalau Seret Jokowi: Salam Jangan Baper
“Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri,” cuit Jimly Asshiddiqie, dikutip Rembangbicara.com dari Twitter @JimlyAs
Ia menilai bahwa pelanggaran yang dilakukan Presiden sudah diatur dalam UUD 1945.
“Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di UUD 45,” tulis Jimly Asshiddiqie.
