Rembang Bicara – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro akan dilaksanakan mulai 9 Februari 2021.
Atas kebijakan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memiliki instruksi khusus kepada desa, RT atau RW untuk menyiapkan PPKM Skala Mikro.
Hal tersebut disampaikan Ganjar, usai mengikuti rapat secara virtual dengan sejumlah menteri membahas kesiapan 7 wilayah pelaksana PPKM skala mikro, di rumah dinasnya, Sabtu (7/2/2021).
“Kita siap, data GIS-nya itu baru ter-cover sampai tingkat desa, maka kita menyiapkan tiga skenario. Kalau level desa, kita sudah siap datanya desa mana saja, kalau levelnya nanti pada RW maka kita sudah siap RW-nya, kalau nanti RT kita sudah siap RT-nya,” ucapnya dikutip Rembangbicara.com dari Jatengprov.go.id, Senin 8 Februari 2021.
Baca Juga: Mahfud MD Dapat Kiriman Video Menjelang Syekh Ali Jaber Wafat: Tiba-tiba Merasa Kangen
Kesiapan tersebut, lanjut Ganjar, juga telah diikuti dengan instruksi di level mikro untuk menyiapkan posko di tiap titik-titik yang ditentukan.
Di posko tersebut, nantinya akan didukung dengan adanya surveilans, tracer, serta tenaga tambahan yakni Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Terus kemudian beberapa peralatan yang harus mendukung, seperti tes antigen dan sebagainya, akan segara dikirim oleh kementerian. Kemungkinan mulai Selasa akan dikirim,” ujarnya.
Baca Juga: Dibandingkan dengan Kebijakan Ganjar Pranowo, Ini Jawaban Telak Anies Baswedan Soal Lockdown
Ganjar mengatakan, penguatan di level bawah akan dilakukan. Pihaknya akan meminta, setiap petugas tracing menemukan minimal 15 orang kontak erat dari pasien Covid-19.
“Target kita setiap satu orang yang terkena di desa, RW atau RT itu wajib hukumnya tracer itu mencari minimum 15 (orang kontak erat), karena teorinya 15-30 (orang). Jadi bukan hanya sekadar tiga atau empat (orang),” ujarnya.
Selain itu, Ganjar juga mendorong setiap desa, RW atau RT menyiapkan satu tempat isolasi terpusat.
“Setiap desa sekarang kita mintakan untuk menyiapkan karantina terpusat, dan nanti juga dari sisi pembiayaan dana desa bisa digunakan. Akan ada instruksi dari Kemendes,” tuturnya.**