Rembang Bicara – Kondisi pandemi COVID-19 membuat anggaran pemerintah terkuras. Tidak terkecuali anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Hal tersebut turut dirasakan oleh Pejabat Sementara (PJS) Bupati Rembang, Imam Maskur, saat memaparkan data terkait biaya pelaksanaan Pilkada Rembang kepada Komisi A DPRD Jawa Tengah.
Imam mengatakan tidak kurang dari Rp41 miliar sudah digelontorkan oleh pemda untuk membiayai gelaran pesta demokrasi lokal tersebut.
Dari jumlah di atas, Imam menjelaskan sebenarnya untuk pilkada sendiri hanya memakan Rp32 miliar saja dengan rincian Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan dana Rp21,7 miliar, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat Rp6,2 miliar.
Kemudian Polres Rembang mengantongi Rp3 miliar. Sementara partnernya, Satpol PP, dianggarkan mendapat Rp449 juta. Sisanya Rp250 juta untuk birokrasi Bagian Pemerintahan.
Baca Juga: Mau Siapa Pun yang Terpilih, Rembang Tetap Begini
Sedangkan dana Rp9 miliar dikatakan habis untuk membiayai pengadaan alat pelindung diri (APD).
“Kalau untuk anggaran rapid test dan swab, masuknya ke KPU pusat. Kalau APD ada dari anggaran daerah dan pusat,” tuturnya di ruang bupati sebagaimana ditulis r2brembang pada Senin, 12 Oktober 2020.
Imam mengaku menganggarkan secara khusus APD karena ada harapan supaya kluster penyebaran COVID-19 bisa diantisipasi.
Meski begitu pihaknya menyadari anggaran yang digelontarkan tersebut masih sangat terbatas, sehingga ia meminta kemakluman apabila kurang bisa memenuhi kebutuhan pilkada secara maksimal.
“Catatan, penganggaran Pilkada kabupaten Rembang sangat terbatas, maka belum bisa memenuhi secara maksimal, ” terangnya.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh mengingatkan kepada semua pihak agar mengantisipasi terjadinya gesekan, karena hanya ada dua pasangan calon.***