Network
Rembang Bicara – Cah, jika di lapangan sepak bola kalian sering mendengar istilah ‘jual beli serangan’ antara dua tim yang sedang bertanding, pun hal yang sama juga ada di dalam lapangan politik.
Bedanya, dalam sepak bola ada wasit dan lembaga pemilik otoritas tertinggi yang turut mengawasi permainan dengan standar fair-play.
Kalau ada yang berbuat macam-macam, apalagi sampai memantik onar, pasti langsung dapat teguran.
Biasanya pola yang adil seperti itu berlangsung di luar negeri. Ya meskipun terkadang masih ada laga di sana yang dinilai timpang, namun kesemrawutannya nggak sebanding dengan yang terjadi di Indonesia.
Kalian pasti masih ingat saat kisruh pengaturan skor yang melibatkan semua elemen, sampai pengurus induk sepak bola nasional, kan? Kompak banget unfair-nya.
Entah di negara lain ada apa tidak yang bisa menyaingi kekompakan dalam keburukan itu.
Baca Juga: Cerita di Balik Demonstrasi, Emak-emak Turun Tangan Hadang Mobil Polisi
Sementara di dalam politik, fairplay hanya berlaku momentuman saja, atau bahkan minim sekali pelaksanaannya. Semua itu bergantung pada kedewasaan para pemain.
Sebab otoritas tertinggi dalam politik bukan berada di dalam lembaga, melainkan di luar arena, yakni rakyat.
