Network
Rembang Bicara – Setelah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk segera merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Menteri Ketenagakerjaan kita, Ida Fauziah langsung tancap gas.
Gedung pertama yang dibayangkannya sudah pasti : PBNU. Ida sangat sadar bahwa ia merupakan bagian dari organisasi terbesar yang mendiami gedung tersebut. Tanpa PBNU, entah akan jadi apa Ida sekarang.
Terlebih Ida tahu PBNU sudah menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan pemerintah dan DPR.
Baca Juga: Terkait Kisruh Omnibus Law, PBNU : Hanya Menguntungkan Konglomerat
Secara tegas lewat surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, ormas yang berdiri tahun 1926 itu akan siap membersamai pihak yang memprotes UU Ciptaker.
Namun demikian, sebagaimana etika atau unggah-ungguh khas pesantren, bahkan walau berbeda sikap, seorang santri haram hukumnya tidak sowan atau berkomunikasi dengan kiai.
Oleh karenanya, Ida mantap untuk mengetok pintu gedung PBNU. Di dalamnya sudah menunggu para sesepuh organisasi, termasuk Kiai Said.
Ida pun menjelaskan semua hal terkait UU Ciptaker. Tidak lupa, ia mengatakan niat baik pemerintah untuk meminta masukan dari PBNU dalam perumusan PP.
Sayang sekali, Ida tampaknya melupakan satu hal penting, bahwa pantang bagi seorang kiai merubah keputusan yang sudah ia keluarkan dan disambut baik oleh jama’ah. Apakah mungkin Ida tidak ingat di PBNU juga ada organisasi buruh bernama Sarbumusi? Entahlah.
