Network
Rembang Bicara - Gengs, terutama bagi kalian yang berasal dari perguruan tinggi, pernah lihat pentas teater, nggak? Kalau mimin pernah sih. Saat itu temanya tentang keganasan Orde Baru (Orba) sebelum Indonesia masuk era reformasi. Mungkin karena setting-nya di kampus, maka banyak sekali mahasiswa yang berorasi banyak hal. Nah saat itulah mimin mendengar bahasan tentang NKK/BKK.
Penasaran dong sama NKK/BKK. Akhirnya mimin searching pakai hp nokia flip kuno tentang barang yang baru mimin dengar itu.
Ternyata, pada 1978, lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef, rezim Orba pernah berhasil menundukkan kritisisme dan kreativitas mahasiswa lewat kebijakan berupa Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).
Kebijakan yang dinilai menjadi biang kerok lesunya mahasiswa itu tertuang dalam SK No.0156/U/1978.
“Ngeri sekali ya zaman dulu. Untung sekarang sudah nggak ada yang seperti itu,” pikir mimin. Tetapi ternyata mimin keliru, sebab meski NKK/BKK sudah nggak ada, upaya menormalisasi kehidupan kampus masih mungkin terjadi.
Hingga sampailah momentum di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Mas Nadiem Makariem, mengeluarkan surat edaran mengenai pelarangan bagi mahasiswa untuk ikut demonstrasi menolak omnibus law.
Tentu saja mimin kaget, cuy. Nggak cuma mimin, Satriawan Salim selaku Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) juga dibuat geleng-geleng kepala.
Bahkan saking jengkelnya, Salim pun mengatakan seharusnya Mendikbud tuh mengapresiasi gerakan mahasiswa, karena justru mahasiswa sedang menjalankan fungsi sebagai intelektual. Toh kalau mahasiswa demo kan memang itu bagian dari laboratorium keilmuan.
Ingat lho, ya, tembok kampus terlalu sempit untuk menampung banyak ide mahasiswa yang dituntut supaya mengembangkan pikiran. Bukannya dikasih tepuk tangan, eh ini malah mau dikandangkan. Emang mahasiswa kebo tah, Mas Menteri? Ada-ada saja. Upsss.
