Network
Rembang Bicara – Cah, sebelum mimin bicara lebih jauh, judul tulisan ini harus dibaca dengan santai saja. Semacam stimulus biar kita lebih taktis menanggapi wacana yang berkembang. Yo po ra? Hehe.
Langsung saja. Hari ini, 19 Oktober 2020, Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei terbaru yang mengambil tajuk mitigasi dampak covid-19 antara kepentingan ekonomi dan kesehatan.
Nah, dalam rilisnya tersebut, sang direktur eksekutif, Mas Burhanuddin Muhtadi mengatakan publik ternyata cukup puas dengan kinerja pemerintah pusat.
Hal tersebut mengalami peningkatan dibanding survei kepuasaan yang dilaksanakan pada bulan Mei. Itu berarti, grafik kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi dan jajarannya mengalami peningkatan, cah.
Baca Juga: Pemerintah Minta BLT yang Sudah Cair Mohon Dikembalikan, Cek Penyebabnya
Wah, kok bisa ya? Usut punya usut ternyata keberadaan bantuan sosial (bansos) menjadi faktor pemicu lonjakan decak puas masyarakat.
Kalau memang benar survei tersebut, tentu saja ini menjadi prestasi sekaligus pekerjaan rumah para analis kebijakan publik.
Secara di bulan ini pemerintah pusat bersama dengan partner-nya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), banyak dihimpit ragam masalah.
Contoh saja soal penanganan COVID-19 yang dinilai kurang cespleng, pun masalah yang paling menyita perhatian dunia : Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Baca Juga: Pentagon dan Amnesty International Beda Sikap Soal Kunjungan Prabowo ke AS
Bahkan mimin sendiri nih sempat bergumam, “ajur pasti reputasi pemerintah akibat gelombang demonstrasi penolakan UU Ciptaker.” Dan ternyata, pemerintah ya tetap kokoh tuh posisinya di mata masyarakat. Berprestasi.
Lama mimin mengutak-atik kok bisa bansos menyelamatkan Istana dari sengkarut soap UU Ciptaker, ternyata wangsit pengetahuan datang juga di kepala mimin.
Ternyata dalam survei Indikator tersebut, ada keterangan begini, cah, "Semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapatan, cenderung lebih puas dibanding mereka yang memiliki pendidikan dan pendapatan tinggi.”
Baca Juga: Dawuh Imam Ghazali : Duhai Anakku, Waspadalah Jika Usiamu Sudah Menginjak Kepala Empat! (Bag. 1)
Oalah, pantas saja apabila bansos memiliki peran kunci. Lha wong kalau dibandingkan, jumlah mereka yang fokus menilai pemerintah dengan standar UU Ciptaker itu lebih sedikit daripada jumlah mereka yang menilai kinerja pemerintah lewat standar bantuan yang beraneka warna, cah.
Inikah yang dimaksud aktualisasi pameo talk less do more? Atau justru what money can’t buy? Entahlah.***
