Soal Liburan, Menhub Tidak Pahami Keinginan Jokowi?

- 27 Oktober 2020, 18:35 WIB
Budi Karya SUmadi, Menteri Perhubungan
Budi Karya SUmadi, Menteri Perhubungan /Wahyu Putro A

Rembang Bicara - Cuy, munculnya terjangan Covid-19 ke Indonesia sejak awal tahun lalu hingga sekarang pasti membuat kalian gamang dan serba salah ya, gengs. Ya gimana lagi, kalau kita keluar rumah, nanti bisa terpapar virus Corona, tapi kalau nggak keluar, nggak bisa makan, soalnya nggak bisa cari pundi-pundi cuan untuk bertaan hidup. Hehehe.

Ternyata, kegalauan itu tidak hanya menerjang kita sebagai warga negara loh, namun juga negara. Hal ini terlihat banget, cuy. Pasalnya, baru saja Selasa lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas (Ratas) dengan jajarannya dan membahas tentang persiapan langkah antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur panjang dalam waktu dekat depan.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan laju penularan Covid-19 tidak terjadi selepas masa libur selesai. Bahkan Pak Presiden sampai mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki rekam jejak buruk terkait kenaikan kasus yang lumayan tinggi pada saat momen libur panjang beberapa waktu belakang.

Eh, nggak disikapi dengan pengetatan aturan perjalanan, ladalah, baru saja Kementerian Perhubungan malah mengeluarkan kebijakan pemberian stimulus penerbangan sebesar Rp 215 miliar. Nah, dari total stimulus tersebut, sekitar Rp 175 miliar di antaranya ditujukan untuk pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau yang sering dikenal sebagai passenger service charge (PSC), gengs. Wal hasil, ya tiket pesawat harganya pasti lebih murah dibandingkan harga pada hari biasa, cuy. Weleh-weleh.

Dan yang bikin lebih melongo nih, stimulus ini akan berlaku hingga 31 Desember, yang notabene itu akhir tahun dan pasti bakal ada kenaikan wisatawan. Terlebih itu ada momentum libur panjang banget ya, sob, karena memang untuk pengganti hari libur lebaran kemarin.

Kita paham kok sebenarnya apa yang dirasakan negara, namun mbok ya untuk keamanan negara jangan menggunakan double standart begitu. Dalam waktu bersamaan, ingin agar kesehatan dan ekonomi seimbang. Ya tentu itu akan susah tercapai, terlebih saat ini bukan kondisi normal seperti biasanya.

Pilih salah satu yang akan menjadi fokus permasalahan. Sehingga, ketika salah satu terselesaikan, maka tinggal satu lagi yang perlu dibenahi.

Misal, apa bila menurut pemerintah yang terdekat dan yang paling urgent nih terkait kesehatan, ya diberikan pengetatan terkait industri pariwisata. Kalau misal Pak Budi Karya Sumadi ini bingung dan merasa serba salah, coba deh gelar rapat bersama Mas Wishnu Utama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Kesehatan Pak Terawan Agus. Siapa tahu nanti dapat pencerahan setelah diskusi ria.

Soalnya, kalau mendadak memberikan stimulus, sedangkan Presiden Jokowi menghimbau agar menekan laju penularan Covid-19, jadinya dinamika ekonomi tidak selaras dengan keinginan penekanan covid-19.

Halaman:

Editor: Achmad Choirul Furqon


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x