Network
Rembang Bicara – Cah, kalian punya draf UU Ciptaker yang berapa halaman? Kalau mimin punya keduanya, baik yang berisi setebal 905 halaman maupun setebal 1.028 halaman.
Kalau kalian mendapat satu atau dua naskah tersebut, percayalah, itu semua nggak resmi. Pasalnya, sampai sekarang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum merilisnya.
Lha kok kita, wong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga tinggi saja belum menerima naskah aslinya, cah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. “Wah, kami juga belum tahu,” katanya dengan wajah lugu.
Baca Juga: Aktor Pemberi Fasilitas bagi Demonstran Sudah Mengaku, Lur!
Tentu ini fatal, cah. Apalagi jika sampai draf UU yang nggak asli itu diterima oleh pelaku usaha. Iya kalau mereka cuma baca. Lha kalau sampai diterapkan di lingkungan kerja, kan jadinya repot.
Kemenkeu tentu saja pantas panik jika sudah begini. Secara ia merupakan lembaga yang mengurus babagan duit negara dari banyak sumber, termasuk pajak usaha.
Apa yang bikin mimin heran lagi, kok bisa Sri Mulyani sebagai nahkoda Kemenkeu nggak dapat draf ini dari DPR RI. Padahal di DPR ada Puan Maharani lho.
Sedangkan Sri Mulyani dan Puan Maharani kan punya beking yang sama, yakni Mr. Presiden Jokowi. Ya masak nggak bisa diprioritaskan buat dapetin naskah aslinya duluan. Upps.
Baca Juga: Menaker Sowan, PBNU Tetap Pada Keputusan Awal
Lagian juga ini kenapa to kok seakan omnibus law kayak kucing-kucingan. Bahkan sejak paripurna lho sudah kelihatan. Bayangkan saja, tidak ada satu pun anggota DPR yang hadir memegang drafnya. Kan aneh.
Kalau internal DPR, mungkin bisa dimaklumi, meski nggak wajar, sebab minimal para anggota sudah mendengar dan mengetahui isi UU itu bagaimana, cah.
Tetapi bagi lembaga yang lain, hal tersebut bikin susah bin repot. Kemenkeu sendiri pasti pusing tujuh keliling apalagi isu sudah simpang siur begini.
Makanya mending Sri Mulyani dan Puan Maharani ketemuan saja. Lagian juga sama-sama ada di dalam satu gerbong dekat Mr. Presiden toh, jadi lebih mudah komunikasinya.
Minimal Puan jelaskan dulu inti poin yang bakal dipikul oleh Kemenkeu. Biar Sri Mulyani, dkk. Ada persiapan gitu lho. Jangan saling lempar keluhan lewat . Malu dilihat publik. Masak orang dekatnya Mr. Jokowi pada berselisih. Upps.***
