Network
Rembang Bicara - Tanggapan mengenai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).
Baca Juga: Lagi-lagi Korupsi Dilakukan Pejabat Negara, Kali Ini KPK Tangkap Langsung Menteri KKP di Bandara
Lewat Sekretaris Jendral (Sekjen) Kiara, Susan Herawati, Kiara meminta agar KPK mengusut tuntas kasus korupsi ini, karena menurutnya kasus Edhy melibatkan jejaring tertentu.
"KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkan dan diberikan sanksi sesuaii dengan peraturan yang berlaku di Indonesia," tuturnya dikutip dari Antara pada Rabu, 25 November 2020.
Baca Juga: Megawati Minta Mendikbud Luruskan Sejarah 1965, Pakar: Ini Harus Diluruskan
Menurutnya sedari awal sudah terlihat ketidaktransparanan pihak pemerintah dalam mengelola ekspor benih lobster. Akibatnya saat terjadi kecurangan, masyarakat tidak banyak yang tahu.
"Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini," katanya.
Baca Juga: Begini yang Dikatakan Megawati Soal Pelurusan Sejarah 1965
Susah mencontohkan, dalam pembahasan Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020, mekanismenya terkesan tertutup. Salah satu buktinya adalah tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.
