Network
Rembang Bicara - Front Pembela Islam (FPI) sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.
Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk membekukan rekening yang dirikan oleh Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS).
Atas hal tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menganggap bahwa dibekukannya rekening FPI adalah tindakan yang tepat.
Tak hanya itu Islah mengingatkan Polri harus bisa menelusuri dan mengungkap motif di balik aliran dana asing terhadap ormas Front Pembela Islam (FPI).
"Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat. Karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," kata Islah seperti yang dikutip Rembang Bicara dari Antara, Selasa 26 Januari 2021.
Menurut Islah, pendanaan dalam gerakan radikal, ekstrem, dan terorisme di Indonesia selalu menjadi persoalan.
Hal ini dikarenakan ketika penelusuran secara digital semakin ketat maka kelompok terorisme menggunakan jalur non digital untuk transaksi.
Ia mengingatkan belum lama ini ada temuan uang dari kotak amal digunakan untuk mendanai kegiatan teroris.
Beberapa kelompok, kata dia, menggunakan sirkular funding atau pencucian uang, yakni uang dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam negeri, lalu diendapkan di luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri.
Islah mencontohkan aksi Arab Spring yang membuat beberapa negara di Timur Tengah hancur-hancuran.
Disinyalir terdapat aliran dana luar negeri dan keterlibatan negara-negara barat dalam upaya menghancurkan beberapa negara Arab yang dipimpin orang-orang yang dinilai totalitarian.
Pemimpin-pemimpin di Arab yang sangat karismatik dan disegani ditumbangkan, walaupun sebenarnya negaranya makmur, kata dia, misalnya Moammar Khadafi saat memimpin Libya.
Dalam konteks Indonesia, Islah menganalisis FPI bisa saja menjadi mesin curah, karena masih bisa bergerak di tataran normatif, kemudian FPI seperti dispenser untuk pendanaan kelompok ekstrem.
Baca Juga: Ramai Rasisme, Berikut Kumpulan Pesan Toleransi Gus Dur yang Penuh Makna untuk Indonesia dan Dunia
Islah mengira adanya indikasi keterlibatan lembaga donasi dan beberapa orang top di Indonesia mendanai FPI, tetapi modelnya berputar, dikeluarkan ke luar negeri, lalu kembali ke Indonesia.
"Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa men-'tracing' itu," tambahnya.***
