Rembang Bicara - Muhammad Rahmad selaku Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang menyampaikan, semestinya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanfaatkan momen Lebaran Idul Fitri 2021.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan, semestinya SBY-AHY meminta maaf kepada Menkumham Yasonna Laoly, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan juga Presiden Jokowi.
Hal itu karena SBY dan AHY disebutkan memfitnah pemerintah karena terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
"SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko yang berada dibalik konflik internal Partai Demokrat," kata Muhammad Rahmad dalam keterangannya, Senin, 17 Mei 2021.
Padahal secara fakta, KLB Deli Serdang diselenggarakan oleh Kader Partai Demokrat, bahkan acara itu dibiayai secara tanggung renteng oleh Kader Demokrat.
Kemudian Rahmad juga menyebutkan kalau pembiayaan KLB Deli Serdang itu sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.
"Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat," Tambah,dia.
Lebih lanjut, pada momen lebaran tahun ini kata dia, SBY dan AHY juga perlu minta maaf kepada para senior pendiri dan kader Partai Demokrat.
"Seluruh Indonesia yang telah membawa Partai Demokrat yang selama ini demokratis menjadi partai keluargais atau tirani," kata dia.
"SBY dan AHY harus bertanggung jawab mengembalikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis dan kembali menjadi partai milik rakyat," tuturnya.
Baca Juga: Hukum, Keutamaan dan Ketentuan Waktu Melaksanakan Puasa Syawal
Diketahui, awal Maret 2021 lalu, Partai Demokrat sempat mengalami konflik setelah adanya upaya kudeta yang melibatkan pihak eskternal, yakni Moeldoko.
Sejumlah kader Partai Demokrat yang dipecat AHY menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara. Hasil KLB ditetapkan bahwa Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun demikian, pemerintah akhirnya menolak hasil KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. (Amir Faisol) ***