Network
Rembang Bicara - RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya disahkan oleh pemerintah, melalui rapat paripurna di komplek parlemen, Senin (05/10) petang kemarin. Dengan pandangan akhir berupa penolakan dari Fraksi Partai Demokrat dan PKS, sementara sembilan fraksi lainnya menyepakati.
Yang menjadi sorotan dalam rapat paripurna tersebut adalah aksi walk out atau undur diri yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat, dikarenakan merasa tidak diberi ruang bicara mengenai pandangan akhir fraksi atas RUU Cipta Kerja.
Ketegangan bermula ketika perwakilan Fraksi Demokrat, Irwan Fecho, mengajukan keberatan atas sikap pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia mengusulkan agar pengambilan keputusan ditunda dulu, dengan mempertimbangkan dampak buruk RUU Ciptaker bagi kesejahteraan masyarakat kelas bawah.
Baca Juga: Sah! RUU Omnibus Law Cipta Kerja Resmi Menjadi Undang-Undang
“Kami minta agar ditunda. Mengapa harus terburu-buru? Rakyat di luar bertanya, jangan sampai subtansi undang-undang menghilangkan hak rakyat, kerusakan lingkungan, kewenangan kami di daerah, dan hak kami rakyat kecil,” ujarnya.
Disambung dengan rekan se-fraksinya, Didi Irwadi, yang mengusulkan pemungutan suara terbanyak guna menentukan rapat lanjutan.
Alih-alih diterima dengan baik, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin selaku pimpinan rapat justru mendamprat Didi dengan ungkapan, “Saudara tidak perlu mengajari pimpinan! Saya yang mengatur lalu lintas (rapat) di sini!”
Ketegangan memuncak persis setelah Aziz mengetok palu dan hendak memberi kesempatan pada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan pandangannya. Adalah Benny K. Harman (Fraksi Partai Demokrat) yang melakukan interupsi dan meminta agar diberi waktu berbicara mengenai pandangan mini fraksi.
Baca Juga: Jangan Khawatir, Kini Hadir Aplikasi SARJEK Solusi Mager Saat Laper Warga Sarang
