Network
Rembang Bicara - Senin lalu, 5 Oktober 2020 DPR telah ketok palu untuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, UU tersebut menuai banyak kontroversi sehingga muncul banyak aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pelajar STM pun ikut turun ke jalan. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan hak buruh yang menurut mereka akan semakin tidak dipenuhi dengan adanya UU Cipta Kerja ini.
Melihat hal tersebut, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengatakan bahwa DPR RI mendorong pemerintah agar menggandeng masyarakat terutama dari kelompok buruh untuk diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja ini.
Artikel ini telah diberitakan mantrasukabumi.com sebelumnya dengan judul Demo UU Cipta Kerja Kisruh, Puan Maharani Mendadak Dorong Pemerintah untuk Rangkul Buruh.
Dari pernyataannya tersebut, nampak ada sebuah kepanikan dari DPR RI dalam menanggapi gelombang aksi demontrasi yang dilakukan masayarakat.
DPR RI, sebagimana penuturan puan, akan terus mengawal dan memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan tersebut dapat memberi manfaat untuk semua pihak, baik buruh atau pun para pengusaha.
Aturan turunan yang harus dibahas menurut Puan bersama dengan para buruh yakni terkait upah, waktu kerja, hubungan kerja, tentang pekerja asing, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sehingga, menurut Puan hal tersebut yang ia utarakan harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
Baca Juga: Demo di Surabaya Ricuh, Risma : Tega Sekali Kamu Rek
