Network
Rembang Bicara - UU omnibus law Ciptakerja yang disahkan oleh DPR berujung dengan ditolak oleh buruh dan mahasiswa. Atas kejadian tersebut sangat disayangkan oleh anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil.
Secara tegas, Nasir bertanya atas eksistensi Badan Intelijen Negara (BIN) yang seakan-akan tidak antisipatif dengan kericuhan yang terjadi Kamis kemarin (8/10).
Terlebih, aksi demonstrasi tersebut menimbulkan beberapa kerusakan fasilitas umum, termasuk gedung milik pemerintah seperti Kementerian ESDM.
“Memang sangat kita sayangkan demo akhirnya berujung ricuh. Pertanyaannya, di mana aparat intelijen kita? Kok mereka tidak mampu melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya kericuhan dan pengrusakan bangunan?” tegas Nasir Djamil.
Legislator Aceh dari Fraksi PKS ini menaruh kecurigaan kepada pemerintahan yang terlihat tidak melakukan pendekatan dialog sehingga menimbulkan beragam kerusuhan di beberapa tempat.
“Bisa jadi pendekatan yang dilakukan selama ini adalah pendekatan kekuasaan, bukan dialog. Rezim yang berkuasa dinilai publik gagal membangun trust publik dan 'menjinakkan' keadaan,” tambahnya.
“Padahal negara punya uang, fasilitas, dan aparat yang terlatih menghadapi pengunjuk rasa,” pungkasnya.***
