Network
Rembang Bicara - Menanggapi kemelut politik di negeri ini, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsudin, menyebut bahwa Indonesia di masa-masa ini memiliki kecenderungan untuk menjadi sebuah negara diktator konstitusional.
Tolak ukur negara diktator konstitusional menurutnya adalah sikap otoriter pemerintah dalam menanggapi kritik dari rakyatnya sendiri.
Hal tersebut tercermin dari rangkaian penolakan dari masyarakat dalam setahun terakhir.
Mulai dari penolakan revisi UU KPK, desakan penundaan Pilkada serentak, Revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) dan teranyar UU Omnibus Law oleh rakyat yang tidak didengarkan pemerintah.
Komentar serupa juga diungkapkan oleh Refly Harun di channel YouTube miliknya pada 24 Oktober 2020.
"Saya tidak membantah ada kecenderungan itu (diktator). Yang paling nyata adalah penggunaan secara masif undang-undang ITE untuk membungkam sikap kritis siapa pun," ucapnya.
Baca Juga: Tak Suka Habitatnya Dijamah, Seekor Komodo Hadang Truk Proyek di Taman Nasional Komodo
Baginya, UU ITE digunakan sebagai senjata untuk membatasi dan bahkan membungkam aspirasi kritiks publik.
