Network
Rembang Bicara - Setibanya di Tanah Air, Rizieq Shihab sempat mengutarakan permintaannya agar pemerintah tidak melakukan kriminalisasi kepada para ulama.
Apa yang diungkapkan Rizieq Shihab langsung mendapat respon oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi,”tegas Moeldoko, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2020.
Baca Juga: Buat KPopers, Jangan Lewatkan 'MAMA 2020' Bakal Tayang di Indosiar, Catat Tanggalnya
Melansir PMJ News, Moeldoko melanjutkan ucapannya dengan mengatakan jika negara itu melindungi segenap bangsa.
“Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara. Jadi siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Terus yang salah siapa? Ya nggak ngerti, apakah dia ulama apakah dia ini. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama. Nggak,” sambung Moeldoko.
Moeldoko menyampaikan bahwa istilah kriminalisasi ulama terkadang dinarasikan untuk membangun sentimen tertentu.
Baca Juga: Timor Leste 7 Tahun Lagi Diprediksi Bangkrut, Apa Penyebabnya?
Ia menjelaskan, bahwa negara tidak semena-mena dalam menegakkan aturan yang memang sudah ada.
“Kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada negara semena-mena. Tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau nggak, kacau balau kan,” jelas Moeldoko.
Moeldoko mengatakan mereka yang ditindak merupakan pihak yang salah dan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Karenanya, Moeldoko tidak ingin pemerintah dinarasikan mengkriminalisasi ulama.
“Nah siapa yang kena law enforcement itu? Ya, mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Nggak, tidak ada itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya,” tegas Moeldoko.***
