Rembang Bicara – isu reshuflle kabinet terus menyeruak sejak Jokowi menyentil menteri-menterinya.
Dalam momentum satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, evaluasi menyangkut reshuffle masih belum dilakukan Jokowi.
Sebagaimana dimuat dalam pikiran-rakyat.com Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, menilai sudah waktunya Jokowi melakukan perombakan.
"Nah, problem yang sama itu yang saya kira perlu dijadikan solusinya. Salah satu solusi dalam politik kan ketika mesinnya mogok ya harus diganti.
Itu yang saya kira, setidaknya kalau ada reshuffle itu ada hal yang barulah. Kita punya harapan barulah," kata Muradi, saat dihubungi, Senin 26 Oktober 2020.
Baca Juga: SOal Resesi, Perang Konsep Menkeu Jokowi Lawan Menkeu Soeharto
Menurut Muradi, sebagai orang Jawa Jokowi memiliki kecenderungan untuk tidak menyampaikan secara eksplisit akan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri tertentu.
"Ketika itu terjadi, ya Presiden sudah kehabisan kata untuk mengingatkan. Ya salah satunya dengan mengganti menteri.
Soalnya, orang Jawa itu kan agak susah buat bilang, kamu jelek, misalnya. Jadi, dia bilang, kamu itu bedaknya harus begini. Padahal, itu menandakan tidak cakap," katanya.
Dari setahun perjalanan Kabinet Indonesia Maju, Muradi menilai, ada tiga hal yang perlu dilakukan Jokowi dalam merombak menteri.
Baca Juga: Merger BUMN Syari'ah, Jokowi Ingin Dipandang Islami?
Pertama adalah tentang penanangan Covid-19. Kedua, kementerian yang berkaitan dengan ekonomi. Ketiga, kementerian yang bisa menjaga stabilitas dari delivery Covid-19.
Muradi menambahkan jika melakukan perombakan maka setidaknya menyentuh lima pucuk pimpinan di lima kementerian yang terdepan dalam hal penanganan Covid-19.
Kelima kementerian itu ialah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, lalu Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.***(Hendro Susilo Husodo)