Network
Rembang Bicara - Setiap tahun banyak lembaga atau organisasi masyarakat yang peduli dan cinta kepada Indonesia memberikan pandangan dan refleksi. Tidak ketinggalan juga dengan Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU).
Ormas islam terbesar di Indonesia ini memberikan pandangan sekaligus evaluasi bahwa orientasi dalam pembangunan ekonomi belum dijalankan dalam bingkai dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besar rakyat Indonesia.
Baca Juga: Fadli Zon Tantang Debat Menteri Agama Soal Populisme, PBNU Justru Dukung Langkah Gus Yaqut
Organisasi Islam terbesar di dunia ini pun mendorong agar akses keadilan terus ditingkatkan, terlebih akses keadilan ekonomi bagi rakyat yang tidak memiliki kekuatan alias powerless.
"Watak pembanguan ekonomi masih eksklusif dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi dalam skala nasional masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit," ungkap Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj ketika memberikan keterangan resmi terkait refleksi akhir tahun 2020 di kantor PBNU, Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Baca Juga: Ketua PBNU Blak-blakan Sentil PA 212 Terkait Gaduh Negeri
Baca Juga: Bahas Hoaks, Ketua PBNU Sampaikan Komentar Tajam atas Drama Mimpi Haikal Hassan Berikut Ini
Said menjelaskan bahwa pernyataannya ini berdasarkan pada data survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2019 yang menunjukkan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50 % aset nasional.
Bahkan terdapat konglomerat di Indonesia yang menguasai 5,5 juta hektar tanah.
