Network
Rembang Bicara - Berdasar pertimbangan matang, Partai Demokrat mengungkapkan cara Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berupaya mengambil alih tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.
Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat dalam statemennya mengungkap sebagaimana kesaksian sejumlah pimpinan baik tingkat pusat maupun daerah, mereka dipertemukan dengan Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
Adapun tujuan pengambilalihan tersebut menurut Herzaky adalah untuk kepentingan terkait calon presiden 2024.
Baca Juga: Mengejutkan, AHY Minta Maaf, Ini Kesalahannya
"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ungkap Herzaky kepada awak media, Senin, 1 Februari 2021.
Menurutnya, apa yang dilakukan Moeldoko disebut Herzaky sebagai penyalahgunaan kuasa dengan cara menyangkut pautkan nama Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Polemik Pilkada Rembang Masih Memanas, Demokrat Siap Ajukan Gugatan Terkait Hasil Perolehan Suara
Herzaky menuturkan pihaknya masih menunggu respons dari Presiden Joko Widodo soal surat yang sudah dikirimkan terkait polemik tersebut.
Bahkan Ia telah mendapat info jika Presiden Jokowi sudah membaca surat tersebut.
"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau biru melawan merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," tambahnya.
