Network
Rembang Bicara – Mahfud MD mengungkapkan bahwa polemik internal Partai Demokrat dinilai akan menjadi masalah hukum jika Partai Demokrat (PD) yang kontra dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," cuit Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: Moeldoko Ditetapkan Sebagau Ketum Demokrat Versi KLB, Inilah Tanggapan SBY Secara Lengkap
Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang berjalannya proses KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Salah satu alasannya yaitu pemerintah menghormati independensi internal partai politik.
Baca Juga: Kisruh KLB Demokrat, Akhirnya Mahfud MD Angkat Bicara
Hal ini memberikan dampak berupa pemerintah akan dinilai cuci tangan.
"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sebelumnya, KLB kubu yang kurang sepakat dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap terselenggara pada Jumat kemarin di Sumatera Utara. KLB tersebut menghasilkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Mengejutkan, Teriakan Moeldoko Presiden Menggema Pasca Ditetapkan Sebagai Ketum Demokrat Versi KLB
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," ungkap mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat 5 Maret 2021.***
