Network
Rembang Bicara - Beberapa hari terakhir memang ramai isu soal kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
Bukan kabar kepulangan tersebut yang membuat gaduh, melainkan narasi yang disampaikan oleh para pengikutnya yang menyebut bahwa Habib Rizieq Shihab pulang ke Tanah Air dalam rangka memimpin revolusi.
Hal tersebut sebagai bagian dari aksi protes terhadap disahkannya UU Omnibus Law.
Menanggapi narasi tersebut, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahap awalnya menilai bahwa kepulangan Habis Rizieq bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan.
Sebab, baginya, setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk bermukim atau meninggalkan negaranya. Dengan demikian, maka sah-sah saja jika Habib Rizieq sedari beberapa tahun ke belakang memang terkesan sangat ingin kembali ke Indonesia.
Baca Juga: Demi Menjaga Warisan Leluhur, Menkominfo dan Gubernur DIY Persiapkan Program Digitalisasi Aksara
"Konstitusi kita menjamin WNI untuk kembali dan menetap, tak ada masalah di situ," kata Fadhli, Jumat (16/10).
Yang jadi persoalan adalah perihal revolusi tadi. Fadhli mengatakan, jika pulangnya Habib Rizieq bertendensi membuat kekacauan, maka dia menyarankan agar lebih baik Habib Rizieq tetap tinggal saja di Arab Saudi.
"Kalau berniat menjatuhkan pemimpin yang sah dengan cara jalanan, itu inkonstitusional, UU kita sudah mengatur soal periodesasi jabatan presiden dan wakilnya, setiap lima tahun sekali pemilu. Ya sabar saja sampai 2024," terangnya sebaimana dikutip dari berita Warta Ekonomi berjudul Habib Rizieq Rindu Tanah Air, Sindir Pengamat Menohok: Kalau Ngacauin, Nggak Usah Pulang.
