Network
Rembang Bicara - Jumat, 20 November 2020 kemarin, publik sempat dihebohkan dengan aski Pangdam Jaya dan beberapa anggotanya di TNI yang menurunkan baliho milik Ormas Front Pembela Islam (FPI).
Aksi tersebut sontak menuai berbagai reaksi dari banyak pihak. Di antaranya adalah Fahri Hamzah yang menyayangkan tindakan tersebut.
Bagi Fahri, apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya sudah kelewat batas karena telah melanggar sumpah prajurit untuk berada di luar kepentingan politik praktis (netral).
Hal tersebut disampaikan Fahri melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 21 November 2021.
“Sejak konferensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside pangdam jaya itu, tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga,” tulisnya.
“TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba,” sambungnya kemudian.
Politisi Partai Gelora itu kemudian menyinggung soal falsafah TNI yang menegaskan posisi TNI di tengah-tengah rakyat.
“Falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara. Itulah yang membuat TNI selalu dinanti dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain,” jelasnya.
Lalu ia berseloroh agar Menteri Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan lampu kuning terhadap Pangdam Jaya. Karena aksi dari Pangdam Jaya dinilainya telah menabrak rambu-rambu militer dalam demokrasi.
“Kalau saya jadi Menhan, ini adalah lampu kuning ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus mengerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian," ujar Fahri.
“Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian,” tandasnya.***
