Network
Undang-undang Otonomi Khusus, yang akan berakhir tahun depan, seharusnya memberi Papua dan Papua Barat bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam mereka yang kaya, bersama dengan otonomi politik yang lebih besar.
Tetapi pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang tersebut digunakan untuk menekan gerakan mereka, dan telah gagal memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi orang Papua.
Baca Juga: Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Posisi Prabowo Subianto Tidak Aman
Sebagaimana diketahui, Provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan bagian barat pulau Papua, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini di sebelah timur
Dalam deklarasi kemerdekaan tersebut, wilayah yang didiami oleh lebih dari 250 suku tersebut mengibarkan bendera "Bintang Kejora" yang sekarang dilarang dikibarkan oleh Pemerintah Indonesia ketika dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada 1961
Sejak Indonesia menguasai Papua sejak 1969, telah banyak terjadi ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade.
Baca Juga: Rilis Title Track Kedua, Ini Lirik Lagu 'Work It' NCT U Romanji Beserta Terjemahan Indonesia
Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat di Papua telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari ini.*** (Rivan Muhammad/PR Bekasi)
