Network
Rembang Bicara - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto akhir-akhir ini memang menjadi bahan pembicaraan banyak pihak. Salah satunya terkait anggaran Kementerian Pertahanan (Kementan) yang setinggi langit.
Sebagaimana disadur dari podcastnya bersama Deddy Corbuzier, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan anggaran untuk pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sekitar Rp 1.700 triliun belum disetujui. Menurut Prabowo, pihaknya menunggu pembahasan anggaran itu dengan kementerian lainnya.
Baca Juga: Siapa Musisi Inisial AN yang Ditangkap Polisi karena Narkoba? Ini Bocoran Nama Aslinya
“Ada yang mengatakan, 'oh Prabowo ingin bikin anggaran Rp 1.700 triliun', dibikin heboh. (jadi) Rp 1.700 triliun itu pun belum disetujui, masih digodok, benar enggak. Bernegara itu tidak gampang kan, bernegara itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada sistemnya, ada tata cara, tata kelola,” Prabujar di alam podcast Deddy Corbuzier, Minggu 13 Juni 2021.
Prabowo juga menjelaskan bahwa Menhan diwajibkan menyusun wacana pertahanan, termasuk terkait kebutuhan anggaran. Diinformasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta saran Menteri Keuangan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca Juga: Artis AN Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Beberkan Sosoknya: Musisi Ternama
Prabowo menuturkan ketika baru dilantik sebagai Menhan, Presiden Jokowi memintanya membuat gramd plan terkait rencana pertahanan untuk 15-25 tahun ke depan. Prabowo menegaskan perintah dari Presiden Jokowi tersebut dijalankannya. Namun, akibat pandemi Covid-19, rencana itu sempat tertunda.
Baca Juga: Rembang Susul Kudus Sebagai Kabupaten Berstatus Zona Merah Covid-19, Bupati Hafidz: Mati atau Hidup
“Sebagian tertunda. Jadi memang tertunda. Jadi inilah yang kita menata kita bikin rencana, kita bikin sesuai petunjuk beliau (Presiden Jokowi). Masterplan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini baru kita exercise kan, kita hitung-hitung,” lanjut ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.***
