Network
Wakil Ketua MPR ini mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menginisiasi sekaligus menyetujui Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi.
Resolusi yang diajukan negeri-nagara OKI itu diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada 12 April 2011 dan salah satu klausulnya menegaskan kewajiban semua negara untuk larangan diskriminasi atas dasar agama atau kepercayan dan untuk mengimplementasikan langkah-langkah terkait penjaminan perlindungan hukum yang setara dan efektif.
Atas dasar hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP ini memandang lumrah seandainya Indonesia juga memberikan pernyataan keras atas pernyataan Presiden Prancis itu.
‘’Saya ingin tegaskan bahwa resolusi itu antara lain juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan, pelabelan negatif, terhadap perseorangan atas dasar agama atau kepercayaan yang terus meningkat di seluruh dunia,’’ ucapnya.
Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia ini menambahkan, apa yang terjadi di dunia internasional, khususnya di Prancis dalam seminggu ini, semakin menunjukkan betapa hebat Demokrasi Pancasila yang diaktualisasikan rakyat Indonesia.
Di negeri ini, kendati demokrasi diterima sebagai cara berbangsa dan bernegara, Namun bukan berarti bebas tidak terbatas. Terdapatnorma sosial sebagai kotrol kebebasan itu sendiri.
‘’Demokrasi yang kita anut adalah Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Dengan demokrasi Pancasila, terbukti kita sebagai bangsa bisa hidup rukun. Saya yakin suatu saat Demokrasi Pancasila akan menjadi rujukan nagara-negara internasional,’’ pungkasnya.***
