Network
Rembang Bicara – Sehari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul sikap dari Partai Demokrat yang tetap menolak UU Ciptaker tersebut.
Pernyataan Demokrat demikian disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) partai, Irwan, yang menyayangkan sikap pemerintah dengan tetap mengesahkan UU Omnibus Law pada Senin, 2 November 2020, kemarin.
Baca Juga: Jokowi Resmi Teken UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
"Pemerintah dalam hal ini Presiden, telah gagal mendengarkan dan juga mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga penolakan dari tokoh agama serta tokoh akademisi," kata Irwan sebagaimana dikutip dari RRI, Selasa, 3 November 2020.
Irwan menuding pemerintah gagap mendengar aspirasi banyak elemen masyarakat yang menolak pemberlakuan undang-undang bernama lain sapu jagat tersebut.
Baca Juga: Selangkah Lagi 745.415 Guru, Tenaga Kependidikan, dan Dosen Bukan PNS Kemenag akan Menerima Bantuan
"Wujudnya, aksi demonstrasi penolakan UU tersebut dilakukan di daerah hingga di ibu kota negara itu. Bahkan hingga berhari-hari," terang Irwan.
Tidak cukup di situ, Irwan juga menegaskan bahwa pihak Partai Demokrat secara keseluruhan tetap menolak UU Ciptaker sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Disebut-sebut Akan Dianugerahi Bintang Mahaputera dari Jokowi
