Network
Rembang Bicara - Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah meminta Polri menindak dengan tegas pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar pertemuan atau kerumunan massa di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
Menurut Mu’ti, Polri harus menindak tegas karena penegakan soal larangan berkerumun tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk imbauan.
"Kalau menghimbau itu pekerjaan ormas. Semestinya aparatur keamanan bisa lebih proaktif, misalnya mengadakan musyawarah dan penjelasan aturan dengan segala konsekuensinya," ungkap Mu'ti dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @Abe_mukti dikutip oleh Tim Rembang Bicara.
Baca Juga: Begini Kondisi Massa di Acara Pernikahan Putri Rizieq Shihab
Tindakan tegas ini, menurutnya, harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik kepada kelompok hingga rakyat kecil.
Sebab, akan memberi dampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menjalankan protokol kesehatan nasional.
"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesungguhan pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan covid-19, jajaran pemerintah harus lebih tegas dan adil kepada semua pihak, jangan hanya kasar kepada rakyat kecil. Sekali lagi, semoga hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujarnya.
Di sisi lain, ia juga melihat bahwa tindakan tegas juga harus dilakukan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pasalnya, kerumunan massa pendukung turut mengkhawatirkan.
Baca Juga: Delapan Bulan Indonesia Usaha Kurangi Covid-19, Beginilah Setelah Rizieq Shihab Datang
