Network
Rembang Bicara - Pembatalan ibadah haji menyisakan banyak perdebatan bagi masyarakat.
Beberapa di antaranya mengkhawatirkan apabila dana haji yang sudah disetorkan kepada Pemerintah diselewengkan.
Mengenai hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pengelolaan dana haji dipastikan terjamin keamanannya.
Muhadjir mengklaim dana sebanyak Rp150 triliun yang sudah disetorkan kepada pemerintah akan tetap aman. "Dana haji saya jamin aman," katanya pada siaran persi Sabtu 5 Juni 2021.
Namun ternyata bagi sebagian orang, masalah ini bukan hanya terkait dana haji saja, melainkan menyangkut aspek kinerja pemerintah.
Hal tersebut mendapat sorotan dari salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU Umar Hasibuan atau Gus Umar.
Baca Juga: VIRAL Klaim Pemerintah Dana Haji Aman, Hilmi Firdausi Tetap Minta Audit Dana Haji, Netizen: Setuju!
Dalam pernyataannya, ia tegas mengkritik Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal keputusan pembatalan ibadah haji 2021.
"Kebanyakan ngurus radikal-radikul, toleran dan intoleran. Giliran kuota haji ditolak Saudi bingung mau ngapain," tututnya Jumat, 4 Juni 2021.
Ia sungguh menyayangkan kegagalan pemberangkatan ibadah haji ini. Padahal beberapa negara toh bisa berangkat.
"Sudahlah masalah Covid-19 Gak tahu kapan berakhir jangan banyak ngeles, ada prokes kok. Buktinya negara lain bisa kok pergi haji," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Gus Umar dan Menag Yaqut merupakan kader NU yang sama-sama menjadi tokoh di dalam PBNU.
Adapun 11 negara yang diizinkan masuk oleh pemerintah Arab Saudi yaitu Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.***
